LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017 KOTA PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017 KOTA PADANGSIDIMPUAN

KATA PENGANTAR

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat mandat untukmewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita)
Pemerintahan periode 2015-2019, terutama padaAgenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Manusia) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui kerangka kerja Program KKBPK yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 beserta penajaman Sasaran Strategis, Outcome, Output dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk mensukseskan Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan Program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah.

Selain beberapa fokus dalam kerangka kerja Program KKBPK di atas, BKKBN juga perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah, Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan.

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu;
(1) sub urusan Pengendalian Penduduk,
(2) sub urusan Keluarga Berencana,
(3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan
(4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN di beri mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”,

Agenda Prioritas ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, serta Agenda Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 diatas kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan;

(1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019;
(2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019;
(3) meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen;
(4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019;
(5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019;
(6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Di dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis diatas, BKKBN harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Selain itu, BKKBN juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.
Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan capaian program, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019, terutama dalam bentuk kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesiadi seluruh tingkatan wilayah.
Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPKsecara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta
dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.
Segala langkah, baik yang dimulai dari langkah pembentukan dan pencanangan, langkah implementasi, sampai dengan langkah monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB, dirumuskan lebih lanjut di dalam Buku Petunjuk Teknis Kampung KB ini.

B. PENGERTIAN

Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

C. TUJUAN KAMPUNG KB

1. Tujuan Umum:
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus:
Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta
dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU/PUS)
c. Peningkatan jumlah Peserta KB MKJP
d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
e. Penurunan angka unmet need
f. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
g. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
h. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
i. Peningkatan Partisipasi lansia dalam BKL j. Peningkatan Partisipasi remaja dalam PIK
k. Peningkatan Rata-rata usia kawin pertama perempuan
l. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
n. Peningkatan status sosial ekonomi
o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait

PRASYARAT, KRITERIA DAN MODEL PENGGARAPAN KAMPUNG KB

A. PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah
Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga,
Data Potensi Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Dukungan lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota dalam penggarapan Kampung KB, didasari analisis data hasil Pendataan Keluarga tahun 2015, data kependudukan dan catatan sipil serta data potensi Desa. Data tersebut dibahas dan dibedah dalam forum sarasehan data hasil pendataan di tingkat Kampung. Satu-persatu persoalan dibahas dan diselesaikan oleh Dinas/Instansi yang berwenang. Misal ditemukan data, keluarga yang belum mempunyai surat nikah, maka segera dilakukan langkah dikoordinasikan oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa, agar di undang Kemendag/KUA untuk memberikan surat nikah kepada keluargakeluarga di Kampung KB yang belum mempunyai Surat Nikah. Contoh lain, misal ditemukan data dalam keluarga yang mempunyai anak dan bayi tapi belum di imunisasi, maka segera dilakukan langkah dikoordinasikan oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa agara Kepala Puskesmas atau Bidan Desa untuk melakukan pelayanan imunisasi di kampung KB.

3. Partisipasi Masyarakat

Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat
pembentukan kampung KB guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya. Selain itu keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan program Pembangunan di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak.

B. KRITERIA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Kriteria Utama
Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:

a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I di atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana kampung tersebut berada.

b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.
2. Kriteria Wilayah
Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut:

a. Kumuh;
b. Pesisir/Nelayan;
c. Daerah Aliran Sungai (DAS);
d. Bantaran Kereta Api;
e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
f. Terpencil;
g. Perbatasan;
h. Kawasan Industri;
i. Kawasan Wisata;
j. Tingkat kepadatan penduduk tinggi.

3. Kriteria Khusus

a. Kriteria Data
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

b. Kriteria Kependudukan
Angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.

c. Kriteria Program Keluarga Berencana
1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaianrata-rata tingkat desa/kelurahan;
3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari
capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).

e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait
1) Kesehatan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

2) Sosial Ekonomi:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

3) Pendidikan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

4) Pemukiman dan Lingkungan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah (sesuai pada Bab II point B diatas) dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas :

1. Pelindung : Walikota Padangsidimpuan
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan
3. Pembina : 1. Camat Padangsidimpuan Angkola Julu
2. Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
3. Camat Padangsidimpuan Utara
4. Camat Padangsidimpuan Selatan
5. Camat Padangsidimpuan Tenggara
4. Ketua/ Koordinator Lapangan : Kepala Desa/Lurah Setempat
5. Sekretaris : PKB/PLKB
6. Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/Kelurahan
7. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/Sub PPKBD, Pos KB Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam lingkup Kampung KB terdiri dari:

1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, TOMA, TODA, TODAT, dll.
2. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP-PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait
3. Poktan Kader-Kader per-Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst).

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB ;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/842, tanggal 8 Januari 2017 Perihal Pencanangan Kampung KB di tiap-tiap Kecamatan;
3. Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 185 / KPTS / 2017, tanggal 13 April 2017, tentang Kampung Keluarga Berencana Tahun 2017.
4. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Nomor 476/ 1151 /2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Penetapan Kambung Keluarga Berencana (KB) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017;
5. Berita Acara Penetapan Kampung KB Kota Padangsidimpuan Tahun 2017, Nomor 476/1514/2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Penetapan Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1550/2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan Lingkungan III dan IV Kelurahan Timbangan menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1631/2017, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Lingkungan I, II dan III Desa Sabungan Sipabangun menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1662/ 2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Desa Pintu Langit Jae menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1725/2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan Kelurahan Hanopan menjadi Kampung KB tahun 2017,

IV. NAMA KEGIATAN

Pencanangan Kampung Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Tahun 2017

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANA

1. Waktu Pelaksana
– Hari : Selasa
– Tanggal : 22 Mei 2017
2. Tempat Pelaksanaan :
1. Desa Pintu Langit Jae Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.
2. Desa Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbatru
3. Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
4. Kelurahan Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
5. Kelurahan PijorKoling Kecamatan Padangsidimpuan Tengara

VI. PESERTA
Peserta Pencanangan Kampung Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 yang terdiri dari :
1. Muspida Plus Kota Padangsidimpuan
2. Kepala Dinas, Badan dan Kantor seKota Padangsidimpuan
3. Camat se Kota Padangsidimpuan
4. Pimpinan Puskesmas se Kota Padangsidimpuan
5. Pimpinan KlinikKB
6. Ka.UPT KB se Kota Padangsidimpuan
7. Ka. TU KB se Kota Padangsidimpuan
8. LURAH /KEPALA DESA
9. PLKB
10. Kader KB
11. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
12. Masyarakat

VII. SASARAN

1. WILAYAH

Wilayah sasaran pelaksanaan Pencanangan Kampung KB adalah :
1. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
2. Kecamatan Padangsidimpuan Hutraimbaru
3. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
4. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
5. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kampung KB diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan Program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran
yang telah ditetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK yang dapat iterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kemudian terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat di integrasikan di Kampung KB. Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:
1). Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan);
2). Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor;
3). Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; dan
4). Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB), dan
5) Partisipasi aktif masyarakat. Demi penyempurnaan implementasi kegiatan Kampung KB
Demikian Laporan pelaksana Pencanngan Kampung KB ini, semoga kiranyan dapat menjadi acuan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Padangsidimpuan,
Ketua Panitia,

VIENA MERLYA DEWI, SE.
NIP. 19750808 199393 2 008

PELAYANAN KB MEDIS OPERASI WANITA (MOW) KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN
Visi Kota Padangsidimpuan adalah terwujudnya masyarakat Kota yang sehat,maju dan sejahtera dengan landasan semangat salumpat saindege dimana salah satu Misi untuk mencapai hal demikian adalah meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan kesertaan ber-KB yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan terprogram,terkoordinasi dan terintegrasi. Salah satu bentuk kemitraan yang dijalankan adalah yaitu menjalin kerjasama dengan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang diwujudkan dalam kegiatan Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan. Kegiatan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan ini bertujuan untuk mendorong dan mengajak masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk lebih memilih Methode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) khususnya IUD. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum agar pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya IUD dapat menjadi pilihan utama bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB.
II. DASAR PELAKSANAAN
DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana No: 903/9/DPA/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pelayanan KB MOW
III. TUJUAN
Untuk Menurunkan Angka Kelahiran dan Meningkatkan Pencapaian Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
IV. IV. NAMA KEGIATAN
Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017
V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada hari Jum’at Tanggal 5 Mei 2017 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah KotaPadangsidimpuan
VI. PESERTA
Peserta Pencanangan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan sebanyak 150 orang yang terdiri dari :
1. Muspida Plus Kota Padangsidimpuan
2. Kepala Dinas, Badan dan Kantor seKota Padangsidimpuan
3. Pimpinan Cabang IBI Kota Padangsidimpuan
4. Tim Penggerak PKK Kota Padangsidimpuan
5. Dharma Wanita Kota Padangsidimpuan
6. Persit KCK Kodim 0212/TS
7. Bhayangkara Polres Kota Padangsidimpuan
8. Camat se Kota Padangsidimpuan
9. Ketua PKK Kecamatan se Kota Padangsidimpuan
10. Kepala KUA Kecamatan se Kota Padangsidimpuan
11. Pimpinan Puskesmas se Kota Padangsidimpuan
12. KlinikKB
13. Ka.UPT KB se Kota Padangsidimpuan
14. Ka. TU KB se Kota Padangsidimpuan
15. LURAH /KEPALA DESA
16. PLKB
17. Kader KB

VII. SASARAN
1. WILAYAH
Wilayah sasaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 adalah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Padangsidimpuan mulai dari Desa / Kelurahan.
2. KHALAYAK (MASYARAKAT)
• PUS ( Pasangan Usia Subur )
• PUS Unmet Need
• PUS Muda Paritas Rendah
• Pengurus IBI
• Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama , dan Tokoh Adat
3. TARGET/PPM PESERTA KB BARU
Untuk kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 telah ditetapkan PPM / Target peserta KB Baru sebesar 130 Akseptor. Dengan Perincian sebagai berikut:
1. Padangsidimpuan Utara : 42 Akseptor
2. Padangsdimpuan Selatan : 27 Akseptor
3. Padangsidimpuan Batunadua : 20 Akseptor
4. Padangsidimpuan Tenggara : 13 Akseptor
5. Padangsidimpuan Hutaimbaru : 22 Akseptor
6. Padangsidimpuan Angkola Julu : 6 Akseptor
VIII. JADWAL KUNJUNGAN
Untuk mencapai Target/PPM peserta Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Mei Tahun 2017.
IX. IX. PENUTUP
Demikian Laporan pelaksana Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 , semoga kiranya Bapak Walikota berkenan memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 secara resmi.

Kabid Keluarga Berencana
dto
AMIRULLAH SIREGAR .S.Sos

Laporan Kegiatan Orientasi Pemutakhiran Basis Data Tinggat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017

I. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 didasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional, berkaitan dengan penyediaan informasi data dan untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen Program KKB Nasional. Data hasil Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan dilapangan.
Sesuai UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan tertuang dalam RPJMN 2015-2019, maka diperlukan data mikro keluarga sebagai data basis operasional dan peta kerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan program intervensi lainnya. Untuk mendapatkan data mikro keluarga tersebut maka dilakukan Pendataan Keluarga, di mana dalam kegiatan tersebut untuk mengumpulkan data primer tentang kependudukan, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga dan data anggota keluarga, yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Pemda dan BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 ( lima ) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah, dengan wawancara dan atau observasi. Dan setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga dan data Anggota Keluarga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mendukung Pelaksanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga 2017, diperlukan penyiapan SDM yang kompeten dalam mengelola dan melaksanakan Pemutakhiran Basis Data Keluarga 2017. Dengan kegiatan Orientasi, diharapkan peserta dapat mentransfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam mengelola dan melaksanakan pendataan keluarga, sehingga pendataan keluarga dapat berjalan lancar dan kualitas data terpercaya.
II. T U J U A N
Kegiatan Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan petunjuk secara rinci tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga tahun 2017 di kota padangsidimpuan, guna memudahkan pelaksanaan tugas para kader pendata, PLKB/PKB dilapangan dalam pengisian formulir pendataan keluarga yang sudah disediakan, sehingga tersedianya basis data kependudukan, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga dan data individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah.
III. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundangan-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Daerah kota Padangsidimpuan nomor 01 tahun 2008 tentang urusan pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan;
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Padangsidimpuan;
12. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/7580/SJ perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015;
13. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 843.4/745 Perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015;
14. Instruksi Walikota Padangsidimpuan Nomor : 471/843.4/INS/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015;
IV. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga bagi PLKB/PKB se Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 13,18 dan 19 April 2017 dan lokasi kegiatan bertempat di aula Bung Hatta MAN 2 Padangsidimpuan.
V. PESERTA KEGIATAN
Peserta Kegiatan Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Tahun 2017 sebanyak 180 (Enam Puluh) orang terdiri dari PLKB/PKB seluruh Kecamatan se Kota Padangsidimpuan.
VI. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pendaftaran Peserta
2. Pembukaan acara oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Padangsidimpuan.
3. Penyajian materi terdiri dari :
a. Mekanisme Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2017
b. Pemetaan Keluarga Tahun 2017
c. Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga tahun 2017
VII. TUJUAN
Tujuan dilaksanakan Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga ini adalah untuk persiapan SDM PLKB/PKB pada Pemutakhiran Basis Data Keluarga Tahun 2017, sehingga Peserta memahami konsep dasar Pemutakhiran Data Keluarga, Peserta memahami dan mengerti tata cara pengisian formulir Pendataan Keluarga ( F/I/PDK/16). Sehingga pada saat pengumpulan data dilapangan tidak mengalami kendala agar diperoleh data mikro keluarga yang menggambarkan kondisi kuantitatif dan kualitatif keluarga secara tepat dan akurat yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga dan Sumber Daya Manusia di Kota Padangsidimpuan.
Pemutakhiran Data Keluarga adalah merupakan data mikro keluarga di daerah. Pendataannya dilakukan bersama masyarakat. Data dan Informasi ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan di daerah, khususnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional.
VIII. PENUTUP
Demikian laporan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Tahun 2017 ini disampaikan, dengan harapan para peserta dapat menambah pengetahuan setelah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para peserta.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Viena Merlya Dewi,SE
Penata Tk. I
Nip. 19750808 199903 2 008

Laporan Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Updating PK Dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan Tanggal 17 April 2017

 

I. LATAR BELAKANG
Berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia seperti yang telah dihasilkan dalam International Conference On Population and Development ( ICPD) Cairo Tahun 1994, serta kesepakatan para pemimpin Negara di perserikatan Bangsa-bangsa(PBB) Tahun 2000 tentang Millenium Development Goal( MDG’s), perkembangan globalisasi, kerjasama regional ASEAN dan Asia Pasific ( APEC ), serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka UU No. 10 Tahun 1992 itu telah dilakukan amandemen di DPR, sehingga pada Tahun 2009 terbit UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya diruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Dalam era reformasi dewasa ini, program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembanguna Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional ( RPJM ) 2010-2014 dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 3 tahun 2013.
Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK merupakan salah satu komponen dari Sistem Informasi manajemen Program KKBPK, ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi program KKBPK dari daerah secara baku dan teratur diseluruh tanah air. Pengumpulan data ini dilakukan melalui Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi ( bulanan ), Pengendalian lapangan ( bulanan ) dan Pendataan Keluarga ( tahunan ), untuk memonitor data potensi, perkembangan kegiatan dan hasil pelayanan Program KKBPK di seluruh wilayah.
Pengumpulan data laporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian lapangan proram KKBPK dilakukan melalui Aplikasi Statistik Rutin berbasis WEB sejak tahun 2012. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KKBPK disetiap tingkat wilayah, guna memperoleh data laporan secara cepat, lengkap dan akurat.
Salah satu pelayanan kesehatan yang menjadi fokus dalam program tersebut adalah peleyanan Keluarga Berencana (KB). Dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketersediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan KB.
II. T U J U A N
Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi PLKB/PKB yaitu :
• Memberikan petunjuk secara rinci tentang tatacara pelaksanaan pencatatan dan pelaporab pelayanan kontrasepsi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, guna memudahkan pelaksanaan tugas para pelaksana di lapangan dan para pengelola pencatatan dan pelaporan di semua tingkat dalam penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
• Memberikan penjelasan mengenai jenis kartu, registrasi, catatan, dan formulir yang digunakan serta kegunaannya.
• Memberi petunjuk tentang tata-cara pengisian kartu, registrasi, catatan dan formulir pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi tentang potensi, kegiatan serta hasil kegiatan pelayanan KB di tempat pelayanan Faskes KB (Pemerintah/Swasta),Praktik Dokter/Praktik Bidan Mandiri, Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD-KB) Kabupaten/kota.
• Memberi petunjuk tentang mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan pelayanan Kontrasepsi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga mulai dari Faskes KB, Praktik Dokter/Praktik Bidan Mandiri, dan Jejaring Faskes KB lainnya sampai ketingkat pusat.
III. RUANG LINGKUP
• Sasaran
Sasaran kegiatan pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi bagi PLKB/PKB era desentralisasi ini meliputi :
a. Potensi dan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi, di Faskes KB (Pemerintah/Swasta), Praktik Dokter/Praktik Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes KB Lainnya.
b. Hasil Kegiatan Pelayananan Kontrasepsi, di Faskes KB( Pemerintah /Swasta), Praktik Dokter/ Praktik Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes KB Lainnya.
c. Keadaan alat-alat kontrasepsi di Faskes KB (Pemerintah /Swasta), Praktik Dokter/ Praktik Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes KB Lainnya.
• Frekuensi Laporan
Data di catat setiap hari atau setiap pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan secara bulanan maupun tahunan.
Data Bulanan meliputi :
a. Keadaan Umum :
1. Nama dan nomor kode Faskes KB, nama dan nomor kode kecamatan, nama dan nomor kode desa/kelurahan, dan alamat;
2. Jumlah Praktik Dokter, Praktik Bidan Mandiri, serta jejaring Faskes KB Lainnya (belum memiliki no. registrasi sebagai Faskes KB) yang ada dan yang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kontasepsi yang dilakukan;
3. Jumlah Faskes KB (Pemerintah dan Swasta) yang ada dan yang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi yang di lakukan;
4. Jumlah kabupaten dan kota yang ada dan yang melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi yang di lakukan;
b. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru (PB) :
1. Tanggal, bulan, dan tahun pelayanan;
2. Nomor seri kartu peserta KB (Lama dan Baru);
3. Nama peserta KB;
4. Alamat peserta KB;
5. Umur istri peserta KB;
6. Jumlah anak hidup;
7. Pemberian Informed Consent, mencakup jumlah Informed Consent yang diberikan pada pelayanan peserta KB baru untuk metode IUD, MOW, MOP Implan, dan Suntikan;
8. Peserta KB baru menurut metode kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, dan Pil) dan tempat pelayanan (Faskes KB Pemerintah/Swasta, Praktik Dokter, Praktik Bidan Mandiri, dan Jejaring Faskes KB lainnya);
9. Peserta KB baru Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) menurut metode kontrasepsi dan tempat pelayanan;
10. Peserta KB baru Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi dan tempat pelayanan;
11. Peserta KB baru Pasca keguguran menurut metode kontrasepsi dan tempat pelayana;
12. Peserta kB baru Jaminan Kesehatan Nasional menurut metode kontrasepsi, terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran.
c. Peserta KB Ulang :
1. Tanggal, bulan, dan tahun pelayanan;
2. Nomor seri pelayanan KB ulang ke semua metode kontrasepsi;
3. Komplikasi yang berat (IUD, MOW, MOP, dan Impalan);
4. Kegagalan (IUD, MOW, MOP, dan Impalan);
5. Pencabutan IUD dan Implan menurut tempat pelayanan (Faskes KB Pemerintah/Swasta, Praktik Dokter, Praktik Bidan Mandiri, dan Jejaring Faskes KB lainnya);
6. Pemberian Informed Consent untuk pelayanan ganti cara, mencakup jumlah Informed Consent yang diberikan pada pelayanan peserta KB lama yang ingin ganti cara ke metode IUD, MOE, MOP Implan, dan Suntikan;
7. Pelayanan ganti cara kesemua metode kontrasepsi menurut tempat pelayanan;
8. Pelayanan kontrasepsiulang menurut tempat pelayanan;
9. Peserta KB ulang Jaminan Kesehatan Nasional menurut metode kontrasepsi, terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran.
d. Persediaan Alat Kontrasepsi :
1. Persediaan alat kontrassepsi menurut metode kontrasepsi (IUD, Kondom, Implan, Suntikan, dan Pil) dan tempat pelayanan (Faskes KB Pemerintah/Swasta, Praktik Dokter, Praktek Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes lainnya);
2. Persediaan alat kontrasepsi dengan rincian : Sisa Akhir Bulan Lalu, Penerimaan Bulan Ini, Pengeluaran Bulan Ini, dan Sisa Akhir Bulan Ini;
3. Laporan persediaan alat kontrasepsi ini dilaporkan dari Faskes KB ke SKPD-KB Kabupaten/Kota, dari SKPD-KB Kabupaten/Kota ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat, serta dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke BKKBN Pusat.
Data Tahunan Meliputi:
• Nama dan nomor kode Faskes KB, nama dan nomor kode kecamatan, nama dan nomor kode Desa/Kelurahan, alamat Faskes KB, dan status desa/kelurahan siaga;
• Jenis Faskes KB, status Faskes KB, status kepemilikan Faskes KB, klasifikasi Faskes KB, tanggal/bulan/tahun diresmikan, status kerja sama dengan BPJS, dan rata-rata jumlah pelayanan kontrasepsi setiap bulan;
• Jumlah Praktik Dokter, Praktek Bidan Mandiri, dan Jejaring Faskes Lainnya;
• Jumlah tenaga Faskes KB terdiri dari, Dokter, Bidan, Perawat Kesehatan dan Administrasi;
• Jumlah tenaga Faskes KB yang pernah dilatih mengenai IUD,MOP, MOW, Implan, KIP/Konseling serta pencatatan dan pelaporan (R/R);
• Sarana dan perlengkapan Faskes KB yang bisa dipakai.
Jangkauan
Jangkauan Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Era Desentralisasi adalah para pengelola dan petugas pelaksana pencatatan dan pelaporan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, Faskes KB, Praktik Dokter, Praktik Bidan Mandiri, Jejaring Faskes Kb Lainnya, serta petugas penghubung Praktik Dokter dan Praktik Bidan Mandiri.
IV. WAKTU DAN TEMPAT
Laporan Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R),Updating PK Dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 17 April 2017 ini bertempat di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan.
V. PESERTA KEGIATAN
Peserta Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R),Updating PK Dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang terdiri dari PLKB/PKB seluruh Kecamatan se Kota Padangsidimpuan.
VI. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pendaftaran Peserta
2. Pembukaan acara oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Padangsidimpuan.
3. Penyajian materi terdiri dari :
a. Sub Sistem RR Program KKBPK
b. Sub Sistem RR Dallap
c. Sub Sistem RR Pelayanan Kontrasepsi
Dengan dilaksanakannya Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R),Updating PK Dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 ini diharapkan PLKB/PKB dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pengisian formulir dan Kartu Register Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan ( Dallap) baik yang bersifat Tahunan, Bulanan maupun harian.
Adapun hasil yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan orientasi Pendataan Keluarga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R),Updating PK dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan dengan baik di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan.
2. PLKB/PKB dapat memahami tata cara Pencatatan dan Pelaporan Program KB.
3. PLKB/PKB dapat memahami dan mengerti cara pengisian Formulir dan Register Pelkon dan Dallap (RR 2013) sehingga diharapkan dilapangan mereka tidak mengalami kendala.
VII. PENUTUP
Demikian laporan Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan (R/R),Updating PK dan Faskes Kb di Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 ini disampaikan, dengan harapan para peserta dapat menambah pengetahuan setelah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para peserta.

Kabid Pengendalian Penduduk , Penyuluhan
Dan penggerakan

Viena Merlya Dewi,SE
PenataTk I
Nip. 19750808 199903 2 008

Kegiatan Bulan Bhakti IbI-Kb-Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2017


I. PENDAHULUAN
Visi Kota Padangsidimpuan adalah terwujudnya masyarakat Kota yang sehat,maju dan sejahtera dengan landasan semangat salumpat saindege dimana salah satu Misi untuk mencapai hal demikian adalah meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan kesertaan ber-KB yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan terprogram,terkoordinasi dan terintegrasi. Salah satu bentuk kemitraan yang dijalankan adalah yaitu menjalin kerjasama dengan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang diwujudkan dalam kegiatan Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan. Kegiatan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan ini bertujuan untuk mendorong dan mengajak masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk lebih memilih Methode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) khususnya IUD. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum agar pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya IUD dapat menjadi pilihan utama bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB.
II. DASAR PELAKSANAAN
1. Perjanjian Kerjasama antara BKKBN dan Ikatan Bidan Indonesia Nomor:15/KSM/E.2/2015 dan Nomor 174/PPI BI/IV/2013 tentang Kerjasama Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Surat Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 100 / TU-201/J.3/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Bulan Bhakti IBI – KB – Kesehatan tahun 2017.
3. Surat Walikota Padangsidimpuan Nomor : 42 / KPTS / 2017, tanggal 14 Februari2017 Perihal Panitia Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti IBI-KB Kesehatan Tahun 2017.
4. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2017.
III. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
Meningkatkan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan melalui Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Kota Padangsidimpuan .
2. TUJUAN KHUSUS
a. Meningkatkan Cakupan peserta KB Baru sebesar 74 % dari PPM Tahunan, Tahun 2017
b. Meningkatkan Pembinaan Peserta KB Aktif dalam Pelayanan KB di Kecamatan Se Kota Padangsidimpuan.
c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan di Kecamatan Se Kota Padangsidimpuan.
d. Meningkatkan Partisipasi aktif organisasi profesi IBI dalam Pengelolaan dan Pelayanan KB dan Kesehatan.
IV. NAMA KEGIATAN
Pencanangan kegiatan terpadu bulan Bhakti IBI – KB – Kesehatan tingkat Kota Padangsdimpuan Tahun 2017.
V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan 2017 yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 bertempat di Aula MAN 2 KotaPadangsidimpuan
VI. PESERTA
Peserta Pencanangan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan sebanyak 150 orang yang terdiri dari :
1. Muspida Plus Kota Padangsidimpuan
2. Kepala Dinas, Badan dan Kantor seKota Padangsidimpuan
3. Pimpinan Cabang IBI Kota Padangsidimpuan
4. Tim Penggerak PKK Kota Padangsidimpuan
5. Dharma Wanita Kota Padangsidimpuan
6. Persit KCK Kodim 0212/TS
7. Bhayangkara Polres Kota Padangsidimpuan
8. Camat se Kota Padangsidimpuan
9. Ketua PKK Kecamatan se Kota Padangsidimpuan
10. Kepala KUA Kecamatan se Kota Padangsidimpuan
11. Pimpinan Puskesmas se Kota Padangsidimpuan
12. KlinikKB
13. Ka.UPT KB se Kota Padangsidimpuan
14. Ka. TU KB se Kota Padangsidimpuan
15. LURAH /KEPALA DESA
16. PLKB
17. Kader KB
VII. TEMA BULAN BHAKTI IBI KB KESEHATAN TAHUN 2015
“ Melalui Momentum Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan kita tingkatkan peran serta Kemitraan dalam pencapaian Akseptor Methode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP) “
VIII. SASARAN
1. WILAYAH
Wilayah sasaran pelaksanaan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan adalah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Padangsidimpuan mulai dari Desa / Kelurahan.
2. KHALAYAK (MASYARAKAT)
• PUS ( Pasangan Usia Subur )
• PUS Unmet Need
• PUS Muda Paritas Rendah
• Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
• Pengurus IBI
• Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama , dan Tokoh Adat
3. TARGET/PPM PESERTA KB BARU
Untuk kegiatan Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan Tahun 2017 telah ditetapkan PPM / Target peserta KB Baru sebesar 3129 Akseptor, dengan rincian sebagai berikut :
IUD : 174 Akseptor
MOW : 149 Akseptor
MOP : 10 Akseptor
Implant : 621 Akseptor
Suntikan :1394 Akseptor
Pil : 595 Akseptor
Kondom : 186 Akseptor
4. JADWAL KUNJUNGAN
Untuk mencapai Target/PPM peserta KB Baru Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Mei Tahun 2017.
IX. PENUTUP
Demikian Laporan pelaksana Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan , semoga kiranya Bapak Walikota berkenan memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara Pencangan Bulan Bhakti IBI – KB –Kesehatan Tahun 2017 secara resmi.
Kabid Keluarga Berencana

dto
AMIRULLAH SIREGAR .S.Sos

Laporan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Se–Kota Padangsidimpuan Tahun 2017

Laporan
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
Se–Kota Padangsidimpuan Tahun 2017
A. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Kesehatan ibu, bayi dan anak adalah pangkal kesejahteraan bangsa. Kita semua pasti sepakat bahwa generasi muda adalah harapan bangsa, bahwa kemajuan suatu bangsa pada masa mendatang tergantung dari generasi muda yang ada pada hari ini. Dalam hal mempersiapkan generasi muda inilah pentingnya program kesehatan ibu, bayi dan anak. Bila kaum ibu sehat secara jasmani dan rohani maka dari rahim para ibu yang sehat jasmani dan rohani akan lahir anak-anak yang sehat. Apabila lahir anak-anak yang sehat maka akan tumbuh generasi muda yang sehat, tangguh, cerdas sebagai penentu nasib bangsa pada masa depan.Program kesehatan ibu, bayi dan anak tentunya bermuara pada tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang maksimal bagi ibu dan anaknya serta menjamin proses tumbuh kembang anak secara optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.
Sumber Daya Manusia terbukti sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu Negara. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya sumber daya manusia yang sehat ,cerdas dan produktif. Masalah kesehatan ibu, bayi dan anak masih merupakan masalah global diberbagai negara dan di Negara Indonesia masalah kesehatan ibu,bayi dan anak masih merupakan masalah serius yang dijadikan prioritas bagi pemerintah untuk dicarikan solusinya. Tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan lain sebagainya merupakan indikator perlunya konsentrasi pemerintah dalam bidang program kesehatan ibu,bayi dan anak. Negara dan bangsa juga akan menderita bila ibu, anak dan keluarga serta masyarakat tidak sehat sebab kematian balita sangat erat hubungannya dengan tingkat sosial ekonomi, keadaan gizi dan pelayanan kesehatan.
Salah satu cara yang ditempuh tentunya dengan menggalakkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, individu maupun kelompok dengan harapan bahwa masyarakat, individu ataupun kelompok dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang akhirnya pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku sasaran penyuluhan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan visi dan misi sehat, maju, sejahtera, memiliki perhatian yang besar terhadap kesehatan ibu,bayi dan anak. SKPD Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai satu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu,bayi dan anak yang diaktualisasikan dalam bentuk suatu penyuluhan.
B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2017;
4. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/1389/2017 Tanggal 13 Maret 2017 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017.
5. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/1441/2017 Tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017
C. TUJUAN KEGIATAN
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari kegiatan ini adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang anak.
2. Tujuan Khusus
a) Meningkatnya kemampuan TP. PKK Kecamatan dan TP.PKK Desa/Kelurahan dalam menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu, bayi kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat di Desa/Kelurahan masing-masing.
b) Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak secara berkesinambungan yang dilakukan oleh TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Desa/Kelurahan.
c) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak dari stakeholder terkait.
d) Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan ibu,bayi dan anak terutama melalui peningkatan peran ibu dalam keluarganya.
D. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 21 s.d 22 Maret 2017 dan lokasi kegiatan bertempat di aula Bung Hatta MAN 2 Padangsidimpuan.
E. PESERTA KEGIATAN
Peserta kegiatan ini yaitu ibu-ibu TP.PKK Kecamatan dan TP.PKK Desa/Kelurahan dari 6 (enam) Kecamatan di Kota Padangsidimpuan sebanyak 200 orang.
F. HASIL KEGIATAN
1. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat untuk tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 dengan baik dan lancar.
2. Diharapkan kedepannya agar para ibu-ibu peserta penyuluhan lebih mengerti dan peka mengenai keadaan para anaknya seperti pemberian nutrisi yang sesuai usia balita dan memperhatikan pengolahan makanan pendamping asi sang anak.
3. Ibu-ibu peserta penyuluhan memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.
4. Diharapkan kedepannya terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari individu, kelompok, keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dapat menanamkan prinsip-prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
G. KESIMPULAN
1. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 21 s.d 22 Maret 2017 di MAN 2 Kota Padangsidimpuan.
2. Kegiatan ini berjalan dengan lancar meskipun dengan sarana/media yang sederhana, para peserta dapat menerima materi atau informasi yang disampaikan dan bertambah pengetahuannya.
3. Peserta penyuluhan yang terdiri dari kaum ibu-ibu antusias dan menyambut baik diadakannya kegiatan ini karena relevan dengan kondisi dan situasi perkembangan kesehatan masyarakat sekarang dan di masa mendatang.
H. SARAN
1. Dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, jumlah distribusi peserta harus lebih banyak sehingga proses penyebaran informasi tentang kesehatan ibu,bayi dan anak dapat berlangsung lebih cepat.
2. Tingkat partisipasi sasaran penyuluhan yaitu ibu-ibu yang telah mengikuti kegiatan ini tentunya sangat diharapkan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh dari penyuluhan ini kepada pihak-pihak lainnya.
3. Kegiatan penyuluhan kesehatan seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang.
4. Informasi yang telah disampaikan pada saat penyuluhan dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk kesehatan kita bersama.
I. PENUTUP
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, pembuatan laporan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengalami hambatan berarti.
Terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada laporan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan dan masih banyak kekurangan.
Saran serta kritik membangun demi perbaikan penulisan laporan ini tentunya sangat dinantikan agar dalam penyusunan laporan selanjutnya dapat tersajikan dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi.
Semoga laporan kegiatan yang kami buat ini dapat memberikan wawasan pendidikan kepada para pembaca sekalian dan besar harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.
Padangsidimpuan, Maret 2017
Notulis
Kabid. Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Dto.
Dra. SISWANTI

kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Se Kota PadangsidimpuanTahun 2016

Laporan
kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak
Se Kota PadangsidimpuanTahun 2016

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan. Semakin modern dan maju suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatian negara dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.Orientasi utama dari perlindungan hukum yang diberikan negara dan Pemerintah tentunya bermuara pada kesejahteran anak. Oleh Karena itu tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan turut berperan serta dalam rangka melaksanakan kewajiban negara untuk perlindungan anak dengan melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan.
Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 ini merupakan suatu upaya penyebarluasan informasi akan keberadaan undang-undang ini kepada siswa-siswi dan tenaga pengajar tingkat SMP/SMA/SMK agar lebih memahami isi undang-undang ini dan mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai anak maupun sebagai orangtua dan sebagai tenaga pengajar.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
c. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan;
e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016;
f. Surat Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/4314/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016.
g. Surat Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/4512/2016 Tanggal 08 September 2016 Tentang Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi/kalangan sekolah tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan peserta kegiatan (siswa-siswi dan staf pengajar/guru pendamping) tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) agar terhindar dari menjadi pelaku atau korban dari penerapan undang-undang ini, sedangkan tujuan khususnya adalah diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan peserta kegiatan sebagai agen penyambung informasi akan keberadaan undang-undang ini ke pihak-pihak lainnya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bahan laporan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 yang telah selesai dilaksanakan di 12 (dua belas) Sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK Se-Kota Padangsidimpuan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan selaku pelaksana kegiatan.
2. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah :
a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016.
b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi serta mencari solusi dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.
c. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang administrasi kegiatan yang telah diaksanakan dan mendukung terciptanya kondisi akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan

E. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang lingkup dibuatnya laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2015 (Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 – Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di 12 (dua belas) sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini yaitu 12 (dua belas) sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun jalannya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 di 12 Sekolah SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan yang dapat saya laporkan sebagai berikut :

H. KESULITAN DAN HAMBATAN

Adapun kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Belum semua sekolah mempunyai aula yang bisa digunakan sebagai tempat kegiatan/tempat pertemuan sehingga di beberapa sekolah kegiatan dilangsungkan di ruang kelas/ruang laboratorium/ruang guru dengan fasilitas sarana dan prasarana seadanya.
2. Tidak semua narasumber dapat memenuhi jadwal kegiatan yang ditentukan panitia karena terbentur dengan kegiatan dinas di kantor masing-masing.

I. HASIL KEGIATAN

1. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan dengan baik dan lancar.
2. Siswa-siswi/Staf pengajar/guru pendamping memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana, mengetahui tentang lembaga/organisasi yang menangani permasalahan anak dan mengerti tentang pasal-pasal pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tentunya diharapkan terhindar dari menjadi pelaku dan korban dari kasus-kasus anak.
3. Siswa-siswi mengetahui peran dan fungsi sebagai anak dan lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai anak dan kedudukan mereka ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.
4. Staf Pengajar/Guru/Kalangan sekolah dapat menempatkan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga yang bekerja di bidang pendidikan dan diharapkan mampu menempatkan fungsi dan kedudukannya tersebut sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis anak-anak didik.
5. Siswa-siswi/staf pengajar dapat menjadi agen penyebar informasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini ke khalayak ramai lainnya khususnya di lingkungan sekolah masing-masing dan dilingkungan keluarga.

J. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan dalam bulan September di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.
2. Sekolah-sekolah yang terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini sangat antusias dan menyambut baik diadakannya kegiatan ini karena relevan dengan kondisi dan situasi anak-anak didik dan siswa-siswi yang rentan akan kekerasan dan sering terjadi kasus-kasus anak, baik antara guru dan siswa maupun antara sesama siswa/i

B. SARAN
1. Dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, jumlah distribusi peserta harus lebih banyak sehingga proses penyebaran informasi tentang keberadaan undang-undang ini dapat berlangsung lebih cepat.
2. Tingkat partisipasi siswa/i dan staf pengajar yang telah mengikuti kegiatan ini tentunya sangat diharapkan untuk menyebarluaskan tentang keberadaan undang-undang ini kepada pihak-pihak lainnya.
3. Kegiatan sosialisasi seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang dan menyasar pihak-pihak lainnya seperti organisasi profesi, remaja mesjid, karang taruna dan masyarakat banyak pada umumnya.

K. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, pembuatan laporan pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan anak yang diselenggarakan di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengalami hambatan berarti.
Terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada laporan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan dan masih banyak kekurangan.
Saran serta kritik membangun demi perbaikan penulisan laporan ini tentunya sangat dinantikan agar dalam penyusunan laporan selanjutnya dapat tersajikan dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi.
Semoga laporan kegiatan yang kami buat ini dapat memberikan wawasan pendidikan kepada para pembaca sekalian dan besar harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

KEGIATAN HARI KELUARGA NASIONAL KE XXIII TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016

harganas-2016-1LAPORAN
KEGIATAN HARI KELUARGA NASIONAL
KE XXIII TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016

Yang terhormat :

  1. Bapak walikota Padangsidimpuan/Asisten II
  2. Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan
  3. Ketua Penggerak PKK Kota Padangsidimpuan
  4. Dinas Badan Kantor Se Kota Padangsidimpuan
  5. Camat se Kota Padangsidimpuan
  6. Ka.Kemenag Kota Padangsidimpuan
  7. Kader KB(PPKBD/Sub PPKBD) Se Kota Padangsidimpuan
  8. Serta undangan dan hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan yang maha kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dengan Bapak Walikota Padangsidimpuan di wakili oleh wakil Walikota Padangsidimpuan.

Pada kesempatan ini ijinkan kami melaporkan kepada bapak bahwa Peringatan Hari Keluarga merupakan momentum yang tepat untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi keluarga sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan keluarganya, adapun kesempatan ini rutin setiap tahun diperingati pada tanggal 29 Juni. Tahun 2016 tema hari keluarga adalah “HARI KELUARGA NASIONAL MERUPAKAN MOMENTUM UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA”.

Dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga, kami telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan “dari keluarga, untuk keluarga dan oleh keluarga”. Kegiatan tersebut tergabung dalam kerja sama dengan lintas sektor, swasta dan masyarakat sehingga setiap keluarga dapat merasakan manfaat serta pentingnya hari keluarga bagi diri serta keluarganya pada gilirannya setiap anggota lain terutama pada keluarga yang kurang mampu seperti pemberian bantuan ALADIN (Atap, Lantai dan Dinding) dan LISTRIK KENCANA bagi keluarga yang tidak mampu.

Untuk Pelayanan KB, diantaranya melakukan :

  1. Pelayanan Kontrasepsi Mantap (Kontap) untuk pria dan wanita
  2. Penyuluhan HIV/AIDS dan Reproduksi Remaja
  3. Kegiatan Terpadu TNI Manunggal KB Kesehatan
  4. Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti IBI KB Kesehatan
  5. Kegiatan Terpadu PKK KB Kesehatan

I. Dasar Pelaksanaan

  • Surat Walikota Nomor : 005/5377/2016 tentang UNDANGAN HARGANAS Ke XXIII Tahun 2016
  • RKA Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016.

II. Maksud dan Tujuan

  • Tujuan Umum :
    – meningkatkan Komitmen pemerintah baik pusat dan daerah tentang pentingnya pembangunan keluarga
    – meningkatkan keluarga mengenai peran dan fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berketahanan dan sejahtera.
  • Tujuan Khusus :
    – meningkatkan kepedulian dan peran aktip semua stake holder dan Mitra Kerja untuk terus menerus akan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB dalam upaya membangun NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).
    – meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung program kependudukan dan KB di lini Lapangan sesuai karakter dan budaya dan fungsinya masing-masing
    – meningkatkan peran keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebagai dasar ketahanan keluarga yang tangguh dan berbudaya.
    – meningkatkan kegiatan pemberdayaan keluarga dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga mendorong upaya kemandirian dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

III. Peserta HARGANAS
Peserta HARGANAS berjumlah 250 orang dari 6 Kecamatan se Kota Padangsidimpuan.

IV. Materi HARGANAS

  1. Pemberian bingkisan kepada petugas dan masyarakat yang membantu memberhasilkan Program KB di wilayah Kota Padangsidimpuan.
  2. Penyajian materi dari Ka.Badan Keluarga Berencana serta jajaran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.
  3. Tanya jawab seputar Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

V. Pelaksanaan
Pelaksanaan HARGANAS dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 8 November 2016 selama satu hari.

Demikian laporan kami, semoga apa yang kita lakukan dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh keluarga Indonesia khususnya di Kota Padangsidimpuan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu’alaikum wr.wb.

KEPALA BADAN KB, PEMBERDAYAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DTO.

Drs. KHAIRUL  ALAMSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600903 198301 1 002

KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016

pp-2016-3LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN BAGI
IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SEJAHTERA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Membangun Keluarga Sejahtera merupakan kelanjutan dari upaya membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program ini dimulai dari membebaskan keluarga Indonesia dari beban anak yang terlalu banyak, selanjutnya dengan membantu memberdayakan keluarga di dalam berbagai bidang lainnya termasuk kesehatan, pendidikan dan akhirnya bidang ekonomi. Dalam upaya mencapai semua itu, keluarga terutama kaum ibu rumah tangga perlu diberi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagaimana membangun keluarga sejahtera tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

II. TUJUAN

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu rumah tangga tentang Program KB Membangun Keluarga Sejahtera dan memahami 8 fungsi keluarga.
  2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang peran ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
  3. Kesehatan Reproduksi.
  4. Psikologi Keluarga.
  5. Memahamai pengarusutamaan gender.

III. DASAR PELAKSANAAN

  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2016.
  2. Surat Kepala Badan KB,PP dan PA Daerah Kota Padangsidimpuan No.476 /4380/ 2016 ,tentang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
  3. SK Kepala Badan KB,PP dan PA Daerah Kota Padangsidimpuan NO. 476 /4313/ 2016 , tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera..

IV. NAMA KEGIATAN

Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kota Padangsidimpuan tahun 2016.

V. PESERTA KEGIATAN

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 300 orang dari 6 (enam) Kecamatan Se Kota Padangsidimpuan.

VI. MATERI KEGIATAN

Adapun materi kegiatan yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

  • Program KB Membangun Keluarga Sejahtera dan 8 fungsi
    keluarga.
  • Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga
    Sejahtera.
  • Kesehatan Reproduksi.
  • Psikologi Keluarga.
  • Pengarusutamaan Gender.

VII. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kota Padangsidimpuan tahun 2016 , semoga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.

Notulis
KabidPemberdayaan Perempuan

Herlina Safitri, SE
Penata Tk.I
Nip.19630225 199003 2 002

 

LAPORAN KEPALA BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA ACARA PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN TAHUN 2016

Kampung 2016 1LAPORAN KEPALA BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA ACARA PENCANANGAN
KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2016

ASSALAMUALAIKUM WR. WB
SELAMAT PAGI
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT :

  • BAPAK WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
  • KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA
  • KETUA DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • DANDIM 0212-TS
  • DANYON 123 RAJAWALI
  • FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • KETUA PERSIT KARTIKA KIRANA KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • KETUA BHAYANGKARI KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • CAMAT SE – KOTA PADANGSIDIMPUAN
  • TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT DAN KHUSUNYA WARGA MASYARAKAT PUDUN JAE YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI
  • PETUGAS LINI LAPANGAN PLKB, PKB
  • KADER KB PPKBD DAN SUB PPKBD
  • SERTA INSAN PERS

PUJI SYUKUR, KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT RAHMAD DAN HIDAYAHNYA KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN PENCANANGAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 YANG DILAKSANAKAN DI DUSUN I DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN .

SELAWAT BERIRING SALAM KITA SAMPAIKAN KE NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG KITA HARAPKAN SAFA’ATNYA DIKEMUDIAN HARI.

BAPAK WAKIL WALIKOTA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SEBELUM SAYA MELAPORKAN KEGIATAN PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016. IZINKAN SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG HADIR BERSAMA – SAMA KITA DALAM ACARA PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016.
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB MERUPAKAN TINDAKLANJUT DARI ARAHAN BAPAK PRESIDEN AGAR PROGRAM KB DAPAT MENGGEMA KEMBALI DAN MANFAATNYA DAPAT DIRASAKAN SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT TERUTAMA YANG BERADA PADA WILAYAH MISKIN, PADAT PENDUDUK, TERTINGGAL, TERPENCIL DISELURAH INDONESIA.
DUSUN I DAN DUSUN II DESA PUDUN JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DIPILIH SEBAGAI LOKASI PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN TAHUN 2016 KERENA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK KAMPUNG KB, DARI ASPEK KB, KESERTAAN KELUARGA UNTUK BER-KB MASIH RENDAH YAITU …..PERSEN , PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MASIH RENDAH SEKITAR …..PERSEN DENGAN JUMLAH KADER KB (PPKBD DAN SUB PPKBD) BERJUMLAH 5 ORANG. DALAM PENETAPAN KAMPUNG KB YANG DUSUN I DESA PUDUN JAE

BAPAK WAKIL WALIKOTA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

KAMI JUGA MELAPORKAN BAHWA DALAM KAITAN DENGAN PENCANANGAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN, UNTUK DAPAT BERINTEGRASI MENYUSUN SUATU KEGIATAN/PROGRAM YANG DAPAT MEMPERKUAT UPAYA PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUANAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 2015-2019.

PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) SENANTIASA DIARAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN NAWA CITA, TERUTAMA AGENDA KE 3 YAITU “MEMBANGUAN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN”, AGENDA PRIORITAS KE 5 YAITU “ MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA”, SERTA AGENDA KE 8 YAITU “MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA”

BAPAK WAKIL WALIKOTA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SAYA INGIN MENGAJAK KEPADA BAPAK/IBU SEMUA UNTUK MENJADI PESERTA KB DAN SAYA HARAPKAN DUKUNGAN DAN KOMITMENNYA UNTUK MENGAJAK MASYARAKAT MENSUKSESKAN PROGRAM KB. KEMUDIAN SESUAI DENGAN AGENDA KE 8 NAWA CITA YAITU MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA DENGAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL. DENGAN REVOLUSI MENTAL AKAN TERBENTUK MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERETOS KERJA, DAN BERSEMANGAT GOTONG ROYONG. REVOLUSI MENTAL AKAN MEMBENTUK MANUSIA YANG MERDEKA, DEMOGRATIS, DAN BERKEPRIBADIAN YANG SIAP MENJADIKAN INDONESIA BERDAULAT SECARA POLITIK DAN BERDIKARI SECARA EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA.

BAPAK WAKIL WALIKOTA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SELANJUNYA KAMI MOHON BAPAK WAKIL WALIKOTA BERKENAN MENCANANGKAN SECARA RESMI KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 INI SEBAGAI TANDA DIMULAINYA KEGIATAN KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016.
KAMI JUGA MEMOHON KEPADA BAPAK WAKIL WALIKOTA MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA KITA SEMUA AGAR KAMPUNG KB DAN BHAKTI SOSIAL TNI-KB-KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAD DAN HIDAYAHNYA SERTA MERIDO’I NIAT DAN USAHA KITA BERSAMA.

WASSSALAMU ’ ALAIKUM WR. WB.

KEPALA BADAN KB, PEMBERDAYAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DTO.

Drs. KHAIRUL  ALAMSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600903 198301 1 002