kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Se Kota PadangsidimpuanTahun 2016

Laporan
kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak
Se Kota PadangsidimpuanTahun 2016

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan Negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan. Semakin modern dan maju suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatian negara dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.Orientasi utama dari perlindungan hukum yang diberikan negara dan Pemerintah tentunya bermuara pada kesejahteran anak. Oleh Karena itu tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan turut berperan serta dalam rangka melaksanakan kewajiban negara untuk perlindungan anak dengan melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan.
Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 ini merupakan suatu upaya penyebarluasan informasi akan keberadaan undang-undang ini kepada siswa-siswi dan tenaga pengajar tingkat SMP/SMA/SMK agar lebih memahami isi undang-undang ini dan mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai anak maupun sebagai orangtua dan sebagai tenaga pengajar.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
c. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan;
e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016;
f. Surat Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/4314/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016.
g. Surat Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 476/4512/2016 Tanggal 08 September 2016 Tentang Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi/kalangan sekolah tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan peserta kegiatan (siswa-siswi dan staf pengajar/guru pendamping) tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) agar terhindar dari menjadi pelaku atau korban dari penerapan undang-undang ini, sedangkan tujuan khususnya adalah diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan peserta kegiatan sebagai agen penyambung informasi akan keberadaan undang-undang ini ke pihak-pihak lainnya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bahan laporan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 yang telah selesai dilaksanakan di 12 (dua belas) Sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK Se-Kota Padangsidimpuan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan selaku pelaksana kegiatan.
2. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah :
a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016.
b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi serta mencari solusi dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.
c. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang administrasi kegiatan yang telah diaksanakan dan mendukung terciptanya kondisi akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan

E. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang lingkup dibuatnya laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2015 (Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 – Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di 12 (dua belas) sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini yaitu 12 (dua belas) sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun jalannya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 di 12 Sekolah SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan yang dapat saya laporkan sebagai berikut :

H. KESULITAN DAN HAMBATAN

Adapun kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Belum semua sekolah mempunyai aula yang bisa digunakan sebagai tempat kegiatan/tempat pertemuan sehingga di beberapa sekolah kegiatan dilangsungkan di ruang kelas/ruang laboratorium/ruang guru dengan fasilitas sarana dan prasarana seadanya.
2. Tidak semua narasumber dapat memenuhi jadwal kegiatan yang ditentukan panitia karena terbentur dengan kegiatan dinas di kantor masing-masing.

I. HASIL KEGIATAN

1. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan dengan baik dan lancar.
2. Siswa-siswi/Staf pengajar/guru pendamping memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana, mengetahui tentang lembaga/organisasi yang menangani permasalahan anak dan mengerti tentang pasal-pasal pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tentunya diharapkan terhindar dari menjadi pelaku dan korban dari kasus-kasus anak.
3. Siswa-siswi mengetahui peran dan fungsi sebagai anak dan lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai anak dan kedudukan mereka ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.
4. Staf Pengajar/Guru/Kalangan sekolah dapat menempatkan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga yang bekerja di bidang pendidikan dan diharapkan mampu menempatkan fungsi dan kedudukannya tersebut sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis anak-anak didik.
5. Siswa-siswi/staf pengajar dapat menjadi agen penyebar informasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini ke khalayak ramai lainnya khususnya di lingkungan sekolah masing-masing dan dilingkungan keluarga.

J. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun 2016 yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan dalam bulan September di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.
2. Sekolah-sekolah yang terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini sangat antusias dan menyambut baik diadakannya kegiatan ini karena relevan dengan kondisi dan situasi anak-anak didik dan siswa-siswi yang rentan akan kekerasan dan sering terjadi kasus-kasus anak, baik antara guru dan siswa maupun antara sesama siswa/i

B. SARAN
1. Dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, jumlah distribusi peserta harus lebih banyak sehingga proses penyebaran informasi tentang keberadaan undang-undang ini dapat berlangsung lebih cepat.
2. Tingkat partisipasi siswa/i dan staf pengajar yang telah mengikuti kegiatan ini tentunya sangat diharapkan untuk menyebarluaskan tentang keberadaan undang-undang ini kepada pihak-pihak lainnya.
3. Kegiatan sosialisasi seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang dan menyasar pihak-pihak lainnya seperti organisasi profesi, remaja mesjid, karang taruna dan masyarakat banyak pada umumnya.

K. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, pembuatan laporan pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan anak yang diselenggarakan di 12 (dua belas) sekolah tingkat SMP/SMA/SMK Kota Padangsidimpuan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengalami hambatan berarti.
Terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada laporan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan dan masih banyak kekurangan.
Saran serta kritik membangun demi perbaikan penulisan laporan ini tentunya sangat dinantikan agar dalam penyusunan laporan selanjutnya dapat tersajikan dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi.
Semoga laporan kegiatan yang kami buat ini dapat memberikan wawasan pendidikan kepada para pembaca sekalian dan besar harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Speak Your Mind

*