LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017 KOTA PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017 KOTA PADANGSIDIMPUAN

KATA PENGANTAR

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat mandat untukmewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita)
Pemerintahan periode 2015-2019, terutama padaAgenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Manusia) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui kerangka kerja Program KKBPK yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 beserta penajaman Sasaran Strategis, Outcome, Output dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk mensukseskan Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan Program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah.

Selain beberapa fokus dalam kerangka kerja Program KKBPK di atas, BKKBN juga perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah, Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan.

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu;
(1) sub urusan Pengendalian Penduduk,
(2) sub urusan Keluarga Berencana,
(3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan
(4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN di beri mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”,

Agenda Prioritas ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, serta Agenda Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 diatas kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan;

(1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019;
(2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019;
(3) meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen;
(4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019;
(5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019;
(6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Di dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis diatas, BKKBN harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Selain itu, BKKBN juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.
Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan capaian program, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019, terutama dalam bentuk kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesiadi seluruh tingkatan wilayah.
Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPKsecara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta
dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.
Segala langkah, baik yang dimulai dari langkah pembentukan dan pencanangan, langkah implementasi, sampai dengan langkah monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB, dirumuskan lebih lanjut di dalam Buku Petunjuk Teknis Kampung KB ini.

B. PENGERTIAN

Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

C. TUJUAN KAMPUNG KB

1. Tujuan Umum:
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus:
Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta
dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
b. Peningkatan jumlah Peserta KB Aktif (CU/PUS)
c. Peningkatan jumlah Peserta KB MKJP
d. Peningkatan jumlah Peserta KB Pria
e. Penurunan angka unmet need
f. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
g. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
h. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
i. Peningkatan Partisipasi lansia dalam BKL j. Peningkatan Partisipasi remaja dalam PIK
k. Peningkatan Rata-rata usia kawin pertama perempuan
l. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
n. Peningkatan status sosial ekonomi
o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait

PRASYARAT, KRITERIA DAN MODEL PENGGARAPAN KAMPUNG KB

A. PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah
Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan di kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga,
Data Potensi Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Dukungan lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota dalam penggarapan Kampung KB, didasari analisis data hasil Pendataan Keluarga tahun 2015, data kependudukan dan catatan sipil serta data potensi Desa. Data tersebut dibahas dan dibedah dalam forum sarasehan data hasil pendataan di tingkat Kampung. Satu-persatu persoalan dibahas dan diselesaikan oleh Dinas/Instansi yang berwenang. Misal ditemukan data, keluarga yang belum mempunyai surat nikah, maka segera dilakukan langkah dikoordinasikan oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa, agar di undang Kemendag/KUA untuk memberikan surat nikah kepada keluargakeluarga di Kampung KB yang belum mempunyai Surat Nikah. Contoh lain, misal ditemukan data dalam keluarga yang mempunyai anak dan bayi tapi belum di imunisasi, maka segera dilakukan langkah dikoordinasikan oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa agara Kepala Puskesmas atau Bidan Desa untuk melakukan pelayanan imunisasi di kampung KB.

3. Partisipasi Masyarakat

Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat
pembentukan kampung KB guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya. Selain itu keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan program Pembangunan di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong royong dari semua pihak.

B. KRITERIA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Kriteria Utama
Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:

a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I di atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana kampung tersebut berada.

b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.
2. Kriteria Wilayah
Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut:

a. Kumuh;
b. Pesisir/Nelayan;
c. Daerah Aliran Sungai (DAS);
d. Bantaran Kereta Api;
e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
f. Terpencil;
g. Perbatasan;
h. Kawasan Industri;
i. Kawasan Wisata;
j. Tingkat kepadatan penduduk tinggi.

3. Kriteria Khusus

a. Kriteria Data
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

b. Kriteria Kependudukan
Angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.

c. Kriteria Program Keluarga Berencana
1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaianrata-rata tingkat desa/kelurahan;
3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari
capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).

e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait
1) Kesehatan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

2) Sosial Ekonomi:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

3) Pendidikan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

4) Pemukiman dan Lingkungan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.

5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah (sesuai pada Bab II point B diatas) dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas :

1. Pelindung : Walikota Padangsidimpuan
2. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan
3. Pembina : 1. Camat Padangsidimpuan Angkola Julu
2. Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
3. Camat Padangsidimpuan Utara
4. Camat Padangsidimpuan Selatan
5. Camat Padangsidimpuan Tenggara
4. Ketua/ Koordinator Lapangan : Kepala Desa/Lurah Setempat
5. Sekretaris : PKB/PLKB
6. Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/Kelurahan
7. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/Sub PPKBD, Pos KB Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam lingkup Kampung KB terdiri dari:

1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, TOMA, TODA, TODAT, dll.
2. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP-PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait
3. Poktan Kader-Kader per-Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst).

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB ;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/842, tanggal 8 Januari 2017 Perihal Pencanangan Kampung KB di tiap-tiap Kecamatan;
3. Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 185 / KPTS / 2017, tanggal 13 April 2017, tentang Kampung Keluarga Berencana Tahun 2017.
4. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Nomor 476/ 1151 /2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Penetapan Kambung Keluarga Berencana (KB) Kota Padangsidimpuan Tahun 2017;
5. Berita Acara Penetapan Kampung KB Kota Padangsidimpuan Tahun 2017, Nomor 476/1514/2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Penetapan Lingkungan I Kelurahan Pijor Koling menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1550/2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan Lingkungan III dan IV Kelurahan Timbangan menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1631/2017, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Lingkungan I, II dan III Desa Sabungan Sipabangun menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1662/ 2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Desa Pintu Langit Jae menjadi Kampung KB tahun 2017, Nomor 476/1725/2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan Kelurahan Hanopan menjadi Kampung KB tahun 2017,

IV. NAMA KEGIATAN

Pencanangan Kampung Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Tahun 2017

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANA

1. Waktu Pelaksana
– Hari : Selasa
– Tanggal : 22 Mei 2017
2. Tempat Pelaksanaan :
1. Desa Pintu Langit Jae Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.
2. Desa Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbatru
3. Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
4. Kelurahan Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
5. Kelurahan PijorKoling Kecamatan Padangsidimpuan Tengara

VI. PESERTA
Peserta Pencanangan Kampung Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan Tahun 2017 yang terdiri dari :
1. Muspida Plus Kota Padangsidimpuan
2. Kepala Dinas, Badan dan Kantor seKota Padangsidimpuan
3. Camat se Kota Padangsidimpuan
4. Pimpinan Puskesmas se Kota Padangsidimpuan
5. Pimpinan KlinikKB
6. Ka.UPT KB se Kota Padangsidimpuan
7. Ka. TU KB se Kota Padangsidimpuan
8. LURAH /KEPALA DESA
9. PLKB
10. Kader KB
11. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
12. Masyarakat

VII. SASARAN

1. WILAYAH

Wilayah sasaran pelaksanaan Pencanangan Kampung KB adalah :
1. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
2. Kecamatan Padangsidimpuan Hutraimbaru
3. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
4. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
5. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kampung KB diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan Program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran
yang telah ditetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK yang dapat iterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kemudian terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat di integrasikan di Kampung KB. Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:
1). Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan);
2). Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor;
3). Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; dan
4). Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB), dan
5) Partisipasi aktif masyarakat. Demi penyempurnaan implementasi kegiatan Kampung KB
Demikian Laporan pelaksana Pencanngan Kampung KB ini, semoga kiranyan dapat menjadi acuan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Padangsidimpuan,
Ketua Panitia,

VIENA MERLYA DEWI, SE.
NIP. 19750808 199393 2 008

Speak Your Mind

*