Profil

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta Oleh Menteri Dalam Negeri Bapak HARI SABARNO, dan pada tanggal 9 November 2001 dilantik menjadi penjabat Walikota Padangsidimpuan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan dasar pelantikan adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.22/329/2001, tanggal 24 agustus 2001.

Peta Wilayah Padangsidimpuan

B. KEADAAN GEOGRAFI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2001 dan Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 06/PIMP/2006 Tanggal 27 April 2006

  • Kota Padangsidimpuan berada pada 01°08’07” – 01°28’19” LU dan 99°13’53” –99°21’31” BT, dgn ketinggian 325 m di atas permukaan laut.
  • Luas area 14.684,68 ha (6 Kec, 42 Desa, 37 Kel.) Dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Utara : Kec. Padangsidimpuan Barat (Tapsel),
  • Selatan : Kec. Batang Angkola (Tapsel)
  • Barat : Kec. Siais (Tapsel)
  • Timur : Kec. Padangsidimpuan Timur (Tapsel)

C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Komitmen Pemerintah terhadap Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional semakin tinggi, hal ini tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dipercaya untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan Keluarga, Hal ini adalah penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan dukungan perundang-undangan dimaksud diharapkan dengan persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat teratasi dan dikelola dengan lebih baik serta dapat membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan program keluarga Berencana di Indonesia.

Penjabaran Undang-Undang yang dimuat dalam Peraturan Presiden tersebut diarahkan untuk menjadikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas melalui upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian pengerahan mobilitas penduduk, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehigga penduduk menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh bagi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta didukung dengan penyediaan dana, sarana, tenaga, kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, system data dan informasi, kegiatan advokasi dan KIE, pergerakan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian manajemen.

Selain itu keseriusan pemerintah pusat dalam memberhasilkan Program KB di daerah terlihat jelas dengan penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Penyediaan sarana alat dan obat kontrasepsi bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (miskin), disamping itu program KB bersifat multisektor dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka sangat diperlukan komitmen dan sinergitas dalam pengelolaannya baik Pemerintah Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar seluruh potensi yang ada diselurh diwilayah Kota Padangsidimpuan diarahkan untuk mengurangi keterbatasan-keterbatasan dukungan pengelolaan program sehingga dapat lebih disinergikan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab BKKBN mengalami perubahan yang ditetapkan melalui PERPRES No. 62 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang STOK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan demikian secara resmi kelembagaan BKKBN telah berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang otomatis nomenklatur perubahan tersebut harus diikuti oleh Pengelola KB di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Kota Padangsidimpuan.
  • Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  • Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi proses, Substansi maupun pengawasannya bertanggungjawab kepada Walikota Padangsidimpuan melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang demikian, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan berbagai tugas dalam pencapaian rencana dalam Program Rencana Pembangunan yang pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.