Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan nomor: 32/PW/2008, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:

  • Menyusun program dan rencana kerja Badan;
  • Mengkoordinir Penyusunan Kebijakan Jaminan dan Pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Mengkoordinir penyusunan kriteria kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  • Mengkoordinir penyusunan perkiraan sasaran pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Mengkoordinir penyusunan kebijakan untuk peningkatan tahapan keluarga sejahtera;
  • Mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Merumuskan kebijakan di bidang KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Merumuskan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
  • Mengkoordinir penyusunan penetapan sasaran pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I;
  • Melaksanakan penentuan dan penetapan operasional klinik KB;
  • Melaksanakan penetapan formasi dan sosialisasi serta pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
  • Melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung Program KB Nasional, termasuk jajaran medis, teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  • Mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan keberhasilan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan perkembangan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Badan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:

  • Menyusun program kerja dan kegiatan ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  • Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan pelayanan administratif;
  • Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan di lingkungan Badan;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait;
  • Membantu Kepala Badan dalam upaya peningkatan disiplin pegawai;
  • Mengkoordinir penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Badan;
  • Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
  • Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • Mengelola administrasi kepegawaian Badan;
  • Mengelola surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Badan;
  • Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum, logistik,  perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian tugas-tugas sub bagian;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada Kepala Badan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Logistik, mempunyai rincian tugas:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan logistik;
  • Melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan logistik;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang umum dan logistik;
  • Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/ peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di lingkungan Badan;
  • Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan mempersiapkan konsep laporan rutin dan berkala kepada Sekretaris;
  • Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan rapat Badan;
  • Menyusun rencana kebutuhan, penyediaan dan penyaluran alat/obat kontrasepsi;
  • Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Daerah;
  • Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Daerah;
  • Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah;
  • Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi ketersedian alat/obat kontrasepsi;
  • Melaksanakan advokasi dan KIE terhadap pentingnya jaminan ketersedian alat/obat kontrasepsi (JKK);
  • Memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai rincian tugas:

  • Menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Badan;
  • Melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang perencanaan dan keuangan;
  • Menghimpun peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan;
  • Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
  • Membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Bendaharawan Badan;
  • Menghimpun bahan dan membuat laporan tentang perincian dan pengeluaran keuangan Badan;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasn dan penilaian staf;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai rincian tugas:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang  kepegawaian;
  • Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang kepegawaian;
  • Mengelola administrasi kepegawaian, yaitu mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;
  • Melaksanakan pemantauan dan telaahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan pengelolaan pembinaan kepegawaian Badan;
  • Mengkoordinasikan pembinaan dan penilaian Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
  • Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
  • Mengkoordinasikan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan  fungsinya.

3. Bidang Data dan Informasi, mempunyai rincian tugas:

  • Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang data dan informasi;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan, maupun dengan instansi terkait di bidang data dan informasi;
  • Melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi; melaksanakan pengendalian pengolahan dan pelayanan informasi;
  • Melaksanakan penyusunan kebijakan operasional tentang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di bidang KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang data mikro kependudukan dan keluarga;
  • Mengelola dan mengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formulir pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
  • Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannnya kepada sub-sub bidang untuk diproses lebih lanjut;
  • Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan Bidang;
  • Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-sub bidang;
  • Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-sub bidang;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun dan melaksanakaan rencana kegiatan di bidang pengumpulan dan pengolahan data;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang pengumpulan dan pengolahan data;
  • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; menyiapkan penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
  • Melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
  • Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
  • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta data demografi, KB dan keluarga;
  • Melaksanakan pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
  • Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data laporan Umpan Balik Hasil pelaksanaan kegiatan program KB, pemberdayaan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan registrasi ulang terhadap sarana pelayanan KB (klinik KB) dan pembentukan klinik KB baru;
  • Melaksanakan pendataan potensi wilayah dan menyusun jumlah Unmet Need KB;
  • Melaksanakan pengadaan formulir pendataan keluarga dan pencatatan/pelaporan program KB/KS;
  • Melaksanakan operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan analisa data kependudukan dan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga);
  • Melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
  • Melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan penjabaran dan penyusunan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala Daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional;
  • Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Daerah; melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah;
  • Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan tugas tugas staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Sub Bidang Advokasi, Evaluasi Program dan KIE, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun dan melaksankaan rencana kegiatan di bidang advokasi, evaluasi program dan KIE;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang advokasi, evaluasi program dan KIE;
  • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Daerah;
  • Menyiapkan penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Daerah;
  • Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Daerah;
  • Menyiapkan dan melaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan  KRR.
  • Menyiapkan pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
  • Melaksanakan pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
  • Menyiapkan dan melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
  • Menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta memberikan peran serta dalam pemecahan masalah;
  • Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Badan;
  • Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan operasional di bidang analisis, evaluasi dan anggaran program Badan meliputi analisis dampak demografi, sosial dan keluarga sejahtera;
  • Melaksanakan pemantauan dan telaahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Memberikan layanan informasi tentang pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Menyiapkan bahan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yangmengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah;
  • Melaksanakan penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah;
  • Melakukan penilaian operasional program Badan;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dan pengendalian program KB/KR dan KS/PK serta institusi;
  • Menyusun program dan rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  • Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional KB/KR dan KS/PK;
  • Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan jaminanan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  • Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan perlindungan hak-hak reproduksi;
  • Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  • Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan penguatan kelembagaan keluargakecil berkualitas dan jejaring program;
  • Melaksanakan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan program KB nasional di Daerah;
  • Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada Sub-Sub Bidang untuk diproses lebih lanjut;
  • Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan Bidang;
  • Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas dan naskah dinas yang diajukan oleh seksi-seksi; memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-sub bidang;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Sub Bidang Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) serta Institusi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang operasional KB dan KR serta institusi;
  • Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional KB dan KR serta institusi;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang operasional KB dan KR serta institusi;
  • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan jaminan dan pelayanan KB,peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah;
  • Menyiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan NAPZA skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan KR, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah;menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA, serta sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah;
  • Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan KR, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah;
  • Menyiapkan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah;
  • Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB serta informed choice dan informed consent dalam program KB;
  • Melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB;
  • Menyiapkan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB serta pembinaan penyuluh KB;
  • Menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan KR;
  • Menyiapkan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan IMS;
  • Menyiapkan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan KR;
  • Menyiapkan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi KS skala Daerah; melaksanakan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi;
  • Menyelenggarakan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan KB/KR;
  • Membantu penanggulangan pengayoman medis terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan;
  • Menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan dan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan sasaran dan penetapan prioritas KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah;
  • Melaksanakan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah;
  • Menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah; menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional dan peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
  • Menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
  • Melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  • Melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  • Melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB serta melaksanakan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional dan dukungan operasional penyuluh KB;
  • Melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
  • Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian; menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah serta memanfaatan hasil kajian dan penelitian tersebut;
  • Melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah, pendayagunaan SDM program terlatih, pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional di Daerah;
  • Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang KS dan PK;
  • Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang KS dan PK;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi terkait di bidang operasional KS dan PK;
  • Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
  • Menyiapkan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
  • Melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;
  • Menyiapkan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan sasaran Keluarga Lansia (BKL) skala Daerah;
  • Menyiapkan dan menyelenggarakan, bimbingan dan penyediaan fasilitas kelompok BKL;
  • Menyiapkan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah;melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah;
  • Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Daerah;
  • Menyiapkan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Daerah;
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan criteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha, pengembangan kualitas produksi dan penetapan Skim Kredit bagi kelompok UPPKS;
  • Melaksanakan penyusunan pengembangan UPPKS sebagai lembaga ekonomi keuangan mikro dan penyusunan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;melaksanakan penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyerasian indikator keluarga sejahtera dan kriteria pembinaan keluarga rentan;
  • Melaksanakan penetapan syarat pengendalian dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
  • Melaksanakan penyusunan materi promosi KS/PK;
  • Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah;
  • Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Anak rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan dan pengembangan potensi anak;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang perlindungan dan pengembangan potensi anak;
  • Melaksanakan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  • Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  • Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannnya kepada Sub-sub Bidang untuk diproses lebih lanjut;
  • Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan Bidang;
  • Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-sub bidang;
  • Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub-Sub Bidang;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang perlindungan anak;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan anak;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang perlindungan anak;
  • Melaksanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR);
  • Menyiapkan dan menyelenggarakan bimbingan dan penyediaan fasilitas kelompok BKB dan BKR;
  • Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga;
  • Melaksanakan penyuluhan dan advokasi terhadap hak-hak anak;
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan trafeking terhadap anak;
  • Melaksanakan fasilitasi dan pengayoman anak yang mengalami tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang;
  • Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
  • Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak skala Daerah;
  • Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja di bidang pengembangan potensi anak;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang pengembangan potensi anak; melaksanakan penumbuhkembangan institusi pembinaan anak;
  • Melaksanakan pelatihan bagi kader dan pengelola pengembangan potensi anak;
  • Menyelenggarakan perlombaan dan penilaian terhadap anak sehat dan cerdas; melaksanakan koordinasi dengan sekolah-sekolah TK (Taman Kanak-kanak), Play Group dan program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dalam upaya peningkatan kualitas anak;
  • Menyelenggarakan pertemuan dan orientasi dengan para pengelola sekolah dan organisasi lainnya yang menangani anak;
  • Menyelenggarakan peringatan hari anak di Daerah;
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan  perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
  • Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG;
  • Melaksanakan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  • Melaksanakan pengintegrasian kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  • Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  • Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG;
  • Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan dan trafikking terhadap perempuan;
  • Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannnya kepada sub-sub bidang untuk diproses lebih lanjut;
  • Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan Bidang;
  • Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-sub bidang;
  • Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-sub bidang;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

6.1. Sub Bidang Partisipasi, Peranan dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan;
  • Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Daerah;
  • Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Daerah;
  • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Daerah;
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
  • Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala Daerah;
  • Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah;
  • Menyelenggarakan kebijakan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya Daerah;
  • Melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah;menyelenggarakan kebijakan Daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  • Melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG skala Daerah;
  • Melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) skala Daerah;
  • Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah;
  • Membuat laporan perkembangan program dan kegiatan organisasi perempuan di Daerah secara berkala kepada atasan;
  • melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Perempuan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang binakesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
  • Melaksanakan pengembangan usaha pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait dalam meningkatkan SDM dan keterampilan perempuan melalui pelatihan dan pembinaan;
  • Melaksanakan sosialisasi bagi organisasi perempuan dan institusi lainnya dalam upaya pencegahan PSK dan perdagangan perempuan;
  • Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi perempuan/wanita seperti PKK, Dharma Wanita dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas serta peningkatan kesejahteraan perempuan;
  • Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan organisasi perempuan termasuk PKK dan Dharma Wanita;
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar memberikan dukungan moral dan spiritual bagi kelompok/organisasi perempuan dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga;
  • Mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan perempuan;
  • Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian organisasi perempuan;
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai tugas dan fungsinya.